Heri Sudarmanto pemerasan menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan itu menggunakan uang hasil pemerasan untuk membeli Toyota Innova Zenix 2024. Dugaan tersebut muncul dalam pengembangan kasus korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
KPK menilai pembelian kendaraan tersebut tidak sejalan dengan profil penghasilan resmi Heri. Karena itu, penyidik mendalami sumber dana yang digunakan untuk membeli mobil mewah tersebut.
KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana Pemerasan
Dalam kasus Heri Sudarmanto pemerasan, KPK menemukan indikasi aliran uang dari agen Tenaga Kerja Asing (TKA). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Heri diduga menerima uang tersebut secara bertahap dan menyimpannya melalui rekening kerabat.
Selain itu, Heri juga diduga mengatasnamakan anggota keluarganya saat membeli aset. Cara ini ia gunakan untuk menyamarkan kepemilikan dan menyulitkan penelusuran aparat penegak hukum.
Sebagai langkah awal, KPK telah menyita Toyota Innova Zenix 2024 tersebut. Penyidik kemudian memeriksa dokumen kepemilikan serta transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembelian kendaraan itu.
Baca Berita Lainnya “Artis Indonesian Idol Piche Kota Dilaporkan Terlibat Kasus Pemerkosaan Siswa SMA di Belu NTT“
Pengaruh Heri Meski Sudah Tidak Aktif
KPK juga mendalami peran Heri setelah ia tidak lagi aktif sebagai pejabat Kemnaker. Penyidik menduga Heri masih memiliki pengaruh kuat dalam proses penerbitan dokumen RPTKA.
Pengaruh tersebut membuat para agen TKA tetap memberikan uang. Mereka berharap proses perizinan berjalan lancar tanpa hambatan administrasi. Pola ini memperkuat dugaan bahwa praktik pemerasan berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.
Deretan Terdakwa Lain dalam Kasus RPTKA
Kasus Heri Sudarmanto pemerasan tidak berdiri sendiri. KPK telah menetapkan delapan terdakwa lain dari lingkungan Direktorat PPTKA dan Ditjen Binapenta Kemnaker.
Para terdakwa tersebut mencakup pejabat struktural dan staf teknis. Mereka diduga aktif menarik pungutan ilegal selama periode 2019 hingga 2024. Praktik tersebut menciptakan kerugian besar dan mencederai tata kelola ketenagakerjaan nasional.
Berdasarkan hasil penyelidikan, total uang yang mengalir dari praktik ini mencapai sekitar Rp53,7 miliar. Hingga saat ini, para terdakwa telah mengembalikan sekitar Rp8,61 miliar ke kas negara melalui rekening penampungan KPK.
Status Hukum Heri Sudarmanto
KPK telah menetapkan Heri Sudarmanto sebagai terdakwa sejak 29 Oktober 2025. Meski demikian, KPK belum melakukan penahanan. Penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan dan memeriksa saksi-saksi terkait.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum masuk ke tahap penindakan lanjutan. KPK juga berupaya mengungkap seluruh jaringan yang terlibat agar praktik pemerasan tidak terulang.
Dampak dan Harapan Penegakan Hukum
Kasus Heri Sudarmanto pemerasan menjadi peringatan keras bagi birokrasi. Publik menuntut transparansi serta penegakan hukum yang tegas agar pengurusan tenaga kerja asing berjalan bersih dan akuntabel.
Melalui pengusutan menyeluruh, KPK berharap dapat memutus mata rantai korupsi di sektor ketenagakerjaan. Selain itu, KPK mengambil langkah ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.